Jumat, 30 Maret 2012

Mare Liberum


Oleh : M.J. Latuconsina

Laut memiliki posisi strategis bagi suatu negara, yang secara geografis memiliki teritorial mencakup laut. Hal ini bisa dilihat dari aspek sumber daya alam, transportasi, telekomunikasi, dan aspek pertahanan maupun keamanan yang dimiliki laut. Dari posisi strategis yang dimiliki laut tersebut, membuat berbagai negara di level dunia yang memiliki teritori meliputi laut, mengeluarkan milyaran sampai dengan triliunan anggaran dari kas negara, untuk memproduksi dan membeli peralatan militer serta menambah personil militer, guna memperkuat pertahanan negara di laut dari ancaman, dan gangguan yang biasanya datang dari negara-negara tetangga maupun dari negara-negara sahabat.  
Bagi negara-negara yang memiliki teritorial meliputi laut dengan potensi sumber daya alam, menjadi jalur transportasi, menjadi jalur telekomunikasi, dan dari geo politik strategis dari aspek pertahanan dan keamanan, tentu tidak selamanya akan selalu membawa berkah, dan kedamaian bagi negara-negara tersebut. Pasalnya teritorial laut yang strategis tersebut, selalu menjadi penyebab sengketa yang panjang, dan sengit dilevel hubungan diplomatik antar negara, yang rata-rata jika tidak diselesaikan melalui jalan diplomasi, sering berujung dengan insiden letupan senjata antar angkatan bersenjata pada laut yang disengketakan.
Kasus ini bisa dilihat, tatkala pada Maret 1982 Argentina menyerang dan menguasai Falkland (Malvinas), suatu gugus kepulauan koloni Inggris di wilayah Atlantik Selatan. Sebelumnya upaya diplomasi yang dilakukan Argentina, dan Inggris di tingkat PBB gagal, karena Argentina menolak penarikan pasukannya dari Falkland. Kebuntuan itu-pun dijawab Inggris dengan menggelar Operation Corporate guna bertempur melawan Argentina.  Pertempuran yang populer dengan perang Malvinas ini berlangsung selama sepuluh pekan, akhirnya Inggris sukses menguasai kembali Falkland, dengan menawan 9.800 tentara Argentina, dan menewaskan 700 prajurit Argentina. Namun penguasaan Falkland harus dibayar mahal Inggris dengan kehilangan 236 prajurit, 75 persen kapal perang Inggris tenggelam, dan rusak dihantam rudal Exocet Argentina buatan Perancis. (Angkasa, 2007).
Konflik teritorial yang klimaksnya membenturkan angkatan bersenjata Inggris, dan Argentina dalam perang Malvinas di Kepulaun Falkland, yang berlangsung selama sepuluh pekan pada Maret 1982 tersebut, semakin membenarkan pendapat yang dikemukakan Carl von Clausewitz (1780-1831), salah seorang pakar strategi militer berkebangsaan Jerman bahwa, perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa musuh tunduk kepada kehendak kita. Kekerasan dalam perang dilakukan dengan penggunaan senjata. Sedangkan kehendak merupakan kepentingan politik negara yang berkaitan dengan keamanan dan ekonomi.
Meskipun sudah 30 tahun perang Malvinas berlalu, tapi sampai saat ini Argentina masih bersengketa dengan Inggris terkait kepemilikan  Falkland. Sejak tahun 2010 lalu Inggris terus melakukan eksplorasi minyak di lepas pantai Falkland. Area eksplorasi minyak di lepas pantai Falkland kabarnya lebih besar dibandingkan dengan luas Laut Utara, yang secara geografis berdekatan dengan Inggris. Upaya ini membuat hubungan diplomatik kedua negara memanas. Menghadapi sengketa ini, Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner pun menggalang dukungan dari negara-negara Amerika Selatan. Sementara Perdana Menteri Inggris David Cameron tetap kukuh bahwa Falkland adalah milik Inggris, dan tidak akan ada perundingan lagi antara kedua negara menyangkut Falkland. (Tempo, 27/2-4/3/2012).
Ekses kebuntuan perundingan antar negara, yang kemudian dijawab dengan pengerahan kekuatan militer, untuk penguasaan teritorial laut, dikarenakan klaim atas teritori laut, yang sifanya unilateral yang saling berdekatan dengan negara-negara tetangga, maupun berdekatan dengan negara-negara sahabat. Dalam perspektif ini, klaim teritorial laut tersebut, bukan lagi dilandasi oleh hubungan diplomatik antara sesama negara, yang lebih menitikberatkan pada pandangan neo realis semata, bahwa demi eksistensi keberadaan suatu negara, maka ekspansi yang dilakukan suatu negara melalui klaim atas teritorial laut milik negara lain, baik dilakukan dengan cara diluar perang, maupun dilakukan dengan cara perang, adalah sesuatu yang realistis, meskipun opsi ini merupakan suatu pelanggaran atas kedaulatan suatu negara.
Namun sebenarnya opsi yang ditempuh negara-negara, yang ekspansionis tersebut, lebih dipengaruhi oleh doktrin kuno, yang lahir dari pemikiran Hugo de Groot (Hugo Grotius), seorang berkebangsaan Belanda pada tahun 1609, tentang Mare Liberum yang merupakan suatu doktrin, yang dianut dalam kurun waktu 400 tahun, dimana telah menjadikan laut bersifat akses terbuka (open acces). Bagi negara-negara yang masih mengusung doktrin klasik ini dalam pergaulan internasional, terkadang bertindak semena-mena, dengan melanggar kedaulatan suatu negara, untuk kemudian menganeksasi laut secara sepihak, yang didalamnya terkandung potensi sumber daya alam, jalur transportasi, jalur telekomunikasi, maupun dari goepolitik strategis dari aspek pertahanan dan keamanan.(Gatra, 1/1/2006).
Kasus ini sedang menimpa negara kita Indonesia, misalnya perairan dikawasan Ambalat (Kalut), perairan dikawasan Pulau Miangas (Sulut) dan perairan dikawasan Pulau Pasir (NTT), adalah teritorial Indonesia, yang sering diklaim  Malaysia, Filipina, dan Australia. Tentu klaim itu, didasari oleh kekayaan minyak dan gas yang terkandung di perairan Ambalat. Sementara perairan Pulau Miangas (Las Palmas), dan perairan Pulau Pasir (Ashmore Reef), selain kaya akan potensi kelautan juga strategis dari aspek pertahanan dan keamanan, karena merupakan kawasan perbatasan, yang sangat dekat dengan perairan-perairan di sekitar pulau-pulau yang merupakan wilayah terluar dari teritorial Indonesia.
Klaim  teritorial laut tersebut, bukan hanya dilakukan oleh ketiga negara ini dengan Indonesia. Namun kasus serupa juga tengah terjadi menimpa negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat yakni ; Taiwan, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, dan Filipina yang selalu berkonflik dengan Cina menyangkut status kepemilikan Laut Cina Selatan. Pasalnya meskipun kawasan laut Cina Selatan yang tidak berpenduduk, dengan luas 1,7 juta kilometer persegi dan berisi sekitar 200 pulau yang terdiri dari pulau batu, dan karang kaya akan potensi sumber daya laut serta minyak dan gas alam.
Disamping itu, kawasan ini juga sangat ramai karena merupakan jalur terpendek yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Dimana lebih dari separuh lalu lintas tanker minyak dunia melewati kawasan Laut Cina Selatan, termasuk kapal pembawa minyak mentah dari kawasan Teluk ke Asia Timur. Kawasan laut Cina Selatan akhir-akhir ini selalu mengalami ketegangan, pasalnya Cina mendeklerasikan perluasan batas wilayah lautnya hingga ratusan mil dari pantai, yang menurut hukum internasional, sudah masuk kawasan internasional. (Tempo,13-19/6/2011).
Guna mensupport penguasaan Laut Cina Selatan dari konflik kepemilikan antara Cina dengan Taiwan, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, dan Filipina tersebut, Cina-pun membangun angkatan laut-nya, yang mencakup ; 250 ribu personil angkatan laut, 760 unit battleship, 1.822 unit kapal pengangkut, 66 unit kapal selam, 27 unit destroyer, 52 unit frigat, 121 unit amfibi dan 368 unit beach patrol callous. Pembangunan angkatan laut Cina tersebut, diikuti pula dengan peluncuran kapal induk pertama Cina Shi Lang, dan peluncuran pesawat siluman pertama Cina Chendu J-20, serta diperkuat dengan pengadaan peluruh kendali balistik anti kapal induk Dong Feng DF-21D.(Tempo,23-29/1/2012).
Terlepas dari itu, demi keberlangsungan penguasaan teritorial laut dari suatu negara bisa berkesinambungan dari waktu ke waktu, tentu kita perlu menyimak kembali doktrin penguasaan laut, yang lahir dari pemikiran J. Seldon seorang berkebangsaan Inggris pada tahun 1636, dengan konsep Mare Clausum bahwa, laut tertutup dimana suatu negara dapat menguasai laut, yang berada pada teritorialnya. Sementara itu, kita perlu juga menyimak doktrin pengelolaan laut, yang lahir dari pemikiran Russ dan Zeller (2003), dengan konsep Mare Reservarum bahwa, laut dikelolah dimana suatu negara dapat mengelola laut, yang berada pada teritorialnya.
Akhirnya agar teritorial laut suatu negara jangan diklaim secara sepihak oleh negara-negara tetangga maupun negara-negara sahabat, maka penguasaan laut dan pengelolaan laut harus benar-benar serius dilakukan oleh suatu negara. Penguasaan laut dan pengelolaan laut bisa dilakukan dengan eksploitasi potensi sumber daya alam yang terkandung di laut, menempatkan penduduk dan pembentukan inprastruktur pemerintahan pada pulau-pulau disekitar laut, yang rawan disengketakan, serta ditindaklanjuti dengan menghadirkan angkatan bersenjata, guna mensupport tiga aktifitas tersebut. Sehingga penguasaan laut dan pengelolaan laut, akan dapat menjamin keberlangsungan kepemilikan suatu  negara atas teritori laut,  yang merupakan kedaulatan dari suatu negara.  

Rabu, 07 Maret 2012

Bukan Pendidikan Politik Yang Baik


Oleh; M.J. Latuconsina



Meskipun pelaksanaan Pemilukada Kota Ambon sudah berakir setahun yang lalu, namun masih menyisahkan masalah hingga saat ini. Masalah tersebut  yakni, menyangkut Muhammad Ramli Faud (MRF) salah satu figur bakal calon walikota, yang memperkarakan secara hukum sembilan pimpinan partai politik di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Sembilan pimpinan partai politik tersebut pekan lalu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Maluku. Mereka diantaranya ; Samuel Ratumurun (PNBK), Edy Talahatu (PPD), Mustafa Kamal (PPNUI), Maur Karepesina (PKNU), Asrul bin Usman (Partai Patriot), Ricky J (Partai Buruh), Rasyid Wokanubun (Partai Pemuda), Mahmud Rumasukun (PKDI), dan La Ode Saimin (PIS).(Ameks, 28/02).
Penetapan sembilan pimpinan partai politik sebagai tersangka, sebenarnya dilatarbelakangi kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh sembilan pimpinan partai politik terhadap MRF, yang tatkala pentahapan Pemilukada Kota Ambon pada tahun 2011 lalu turut berproses, untuk memperoleh rekomendasi sebagai calon walikota pada sembilan partai politik tersebut. Setelah MRF mengucurkan ratusan juta rupiah sebagai persyaratan memperoleh rekomendasi calon walikota dari sembilan partai politik itu, justeru rekomendasi partai politik tidak kunjung diperoleh MRF,  namun rekomendasi partai politik itu diberikan kepada figur bakal calon walikota lainnya.   
Pembelokan rekomendasi partai politik kepada figur bakal calon walikota lainnya dalam  Pemilukada Kota Ambon di tahun 2011 lalu, membuat MRF meradang dan akhirnya memproses secara hukum sembilan pimpinan partai politik itu di Polda Maluku. Penetapan sembilan pimpinan partai politik tersebut, setelah satu tahun proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak Polda Maluku. Tentu kita perlu memberikan apresiasi yang positif kepada pihak Polda Maluku dalam upaya proses penegakkan hukum terhadap kasus dugaan penipuan yang dilakukan sembilan pimpinan partai politik pada MRF selaku bakal calon walikota.
Ditetapkannya sembilan pimpinan partai politik sebagai tersangka, merupakan preseden buruk bagi citra partai politik di mata rakyat di Maluku. Bahkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh sembilan pimpinan partai politik tersebut, tentu bukan merupakan bentuk pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Sudah semestinya partai politik yang merupakan institusi politik modern, yang menjebatani kepentingan rakyat dan negara, mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat melalui perilaku politik yang bersih, dan terhindar dari praktek penipuan yang dilakukan terhadap figur yang ikut dalam proses pencalonan walikota.
Kasus ini menunjukan gagalnya partai politik dalam merealisasikan fungsi pendidikan politik (political education), dan fungsi mengusulkan calon (proposing candidates) di lingkungan internal partai politik maupun di lingkungan eksternal partai politik. Karena itu, jika partai politik sejak awal benar-benar mampu mengimplementasikan fungsi pendidikan politik (political education), dan fungsi mengusulkan calon (proposing candidates) di lingkungan internal partai politik serta di lingkungan eksternal partai politik secara baik, tentu kasus dugaan penipuan terhadap figur bakal calon walikota tidak akan terjadi.
Terjerumusnya sembilan pimpinan partai politik dalam kasus dugaan penipuan terhadap MRF semakin menambah daftar panjang kasus serupa yang pernah menyeruak pada berbagai Pemilukada di level provinsi dan kabupaten/kota di Maluku. Hal ini juga menandakan masih lemahnya pengelolaan partai politik sebagai institusi politik modern, yang merupakan  salah satu penopang demokrasi di tingkat lokal di Maluku. Lemahnya pengelolaan partai politik sebagai institusi politik modern mencakup gagalnya akuntabilitas partai politik kepada rakyat tentang perilaku politik yang baik ditengah-tengah rakyat, dan gagalnya akuntabilitas partai politik kepada rakyat dalam melakukan proses rekrutmen politik.
Fenomena ini tentu sangat anomali dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ichlasul Amal (1998) dalam karyanya “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”, bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisai rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.
Dengan ditetapkannya sembilan pimpinan partai politik sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan terhadap MRF tersebut, bisa menjadi efek jerah bagi para pimpinan partai politik di level provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, untuk berperilaku lebih baik lagi dalam melakukan proses rekrutmen politik terhadap para figur bakal calon kepala daerah dalam perhelatan Pemilukada. Sehingga bisa menghidari praktek penipuan terhadap para figur bakal calon kepala daerah, yang tengah berproses di partai politik untuk memperoleh rekomendasi sebagai tiket agar dapat berkontestasi dalam Pemilukada.
Untuk itu, para figur calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilukada di level provinsi, dan kabupaten/kota di Maluku sebenarnya patut mencontohi langkah hukum yang ditempuh oleh MRF di Polda Maluku terhadap sembilan pimpinan partai politik, yang diduga melakukan kasus penipuan tersebut. Hal ini dilakukan jika dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah, para figur bakal calon kepala  daerah didera kasus dugaan penipuan oleh pimpinan partai politik, dimana mereka telah merogo kocek ratusan hingga milyaran rupiah kepada pimpinan partai politik. Namun mereka tidak kunjung memperoleh rekomendasi dari partai politik sebagai tiket untuk berlaga dalam Pemilukada.
Paling tidak upaya hukum yang ditempuh para bakal calon kepala daerah, akan membuat kapok para pimpinan partai politik yang suka “memeras duit” para figur bakal calon kepala daerah, tanpa memberikan rekomendasi kepada mereka saat berlangsungnya Pemilukada. Sisi positif dari langkah hukum yang ditempuh tersebut, akan mampu mengerem para pimpinan partai politik untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, dengan melakukan penipuan terhadap bakal calon kepala daerah. Sehingga jargon “mumpung lima tahun sekali Pemilukada digelar kita panen duit, kapan lagi kita punya kesempatan untuk panen duit,” tidak lagi akan kita dengar dari para pimpinan partai politik, yang sering “memeras duit” para figur bakal calon kepala daerah tatkala dihelatnya Pemilukada.

Kamis, 09 September 2010

RMS Dipusaran Perang Dingin

Oleh : M. J Latuconsina
   
Ketika keinginan dari sebagian besar negara bagian, yang terhimpun dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), untuk bertransformasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 19 Mei 1950, sebulan sebelumnya bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT),  Mr. Dr. Ch. R. Soumokil pada 25 April 1950 menggunakan kesempatan ini, untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon. Diproklamirkannya kemerdekaan RMS oleh Soumokil tersebut, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana RIS yang hendak melebur ke NKRI.  
Tentang sikap penolakan itu, dikemukakan George Mc Turnan Kahin (1952) dalam karyanya, “Nationalism and Revolution in Indonesia bahwa, terhadap gerakan kembali ke bentuk negara kesatuan ini muncul sejumlah aksi pertentangan, seperti di Maluku, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Hal serupa dikatakan M.C. Ricklefs (2008) dalam karyanya, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008” bahwa, oposisi yang terbesar terhadap gerakan persatuan itu, berasal dari negara-negara Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Di NIT, banyak orang Ambon telah berperang melawan revolusi menentang pembubaran federalisme.
Menyikapi kemerdekaan RMS itu, pemerintah pusat-pun mengutus Dr. Johanes Leimena untuk misi perdamaian di Ambon. Dalam perkembangannya, misi perdamaian itu mengalami kegagalan, karena kelompok garis keras dalam RMS langsung menutup pintu dan tidak bersedia bertemu. Setelah mengalami kemacetan jalan damai dan tidak bersedia bertemu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah pusat selain menggunakan cara militer, guna meredam sekaligus membubarkan RMS bentukan mantan Jaksa Agung NIT itu.
Opsi militer akhirnya benar-benar direalisasikan oleh pemerintah Jakarta. Sehingga empat bulan pasca di proklamirkannya kemerdekaan RMS, pada 13 Juli 1950 lahirlah surat keputusan dari pimpinan TNI, untuk membentuk sebuah operasi militer gabungan dengan nama Komando Pasukan Maluku Selatan, dibawah pimpinan Kolonel Alex Evert Kawilarang. Operasi ini ditindaklanjuti dengan Operasi Masohi, yang sukses menangkap Soumokil pada 15 Agustus 1963 di Hatu Asinepe, sebelah selatan Negeri Sawai, Seram Utara.
Negara RMS akhirnya benar-benar menjadi failed state (negara gagal) sejak di proklamirkan pada 25 April 1950-15 Agustus 1963 seiring dengan penangkapan presidennya oleh TNI. Sebab state RMS sering diperhadapkan dengan konflik, kekerasan negara sangat tinggi terhadap rakyat yang tidak setuju dengan state RMS, inprastruktur yang diklaim milik state RMS hancur akibat konflik bersenjata dengan RI, tidak terdapat legitimasi state RMS baik secara internal dan eksternal. Sehingga, berimplikasi negatif terhadap eksistensi state RMS.
Ciri-ciri failed state RMS tersebut, serupa dengan ciri-ciri failed state yang dikemukakan Robert I Rotberg (2001) dalam karyanya, “The Natural of Nation-State Failure”, dimana cenderung menghadapi konflik yang berkelanjutan, kekerasan komunal maupun kekerasan negara sangat tinggi, permusuhan karena etnik, agama, ataupun bahasa, teror, korupsi merajalela, jalan-jalan atau infrastruktur lainnya dibiarkan hancur, legitimasi negara terus ditentang dan menipis.
Prahara RMS sebenarnya tengah terjadi saat berkecamuknya Perang Dingin 1947-1991 pasca usainya Perang Dunia ke-II 1939–1945, yang melibatkan Amerika Serikat beserta sekutunya disebut Blok Barat, dan Uni Soviet beserta sekutunya disebut Blok Timur. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan state ini, tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam percaturan politik global untuk menarik simpati Amerika beserta sekutunya-Blok Barat. Karena itu, tindakan militer RI yang dilakukan oleh TNI terhadap RMS-pun tidak digubris Amerika Serikat beserta sekutunya-Blok Barat.
Kepentingan besar Amerika Serikat beserta sekutunya-Blok Barat, untuk membendung pengaruh komunisme di Asia dan Pasifik pasca Perang Dunia ke-II mengharuskan mereka lebih berpihak kepada RI ketimbang kepada RMS. Jika saja sejak awal Amerika Serikat beserta sekutunya-Blok Barat berpihak dan mengakui kemerdekaan RMS, tentu ini adalah alamat buruk bagi keberlangsungan kepentingan Amerika Serikat beserta sekutunya-Blok Barat dalam membendung pengaruh komunisme di tanah air. Pasalnya RI akan berpaling untuk beraliansi dengan Uni Soviet beserta sekutunya-Blok Timur dalam menumpas RMS.
Pengaruh percaturan politik global saat itu, tidak menguntungkan dan tidak berpihak kepada RMS. Sebaliknya justru menguntungkan dan berpihak kepada RI. Hal ini tidak terlepas posisi tawar RI, dimana kala itu banyak pimpinannya berasal dari kiri sosialisme-komunisme, yang memiliki kekuatan melobi ke Uni Soviet beserta sekutunya-Blok Timur, jika sewaktu-waktu kepentingan RI tidak didukung Amerika beserta sekutunya-Blok Barat. Begitu juga, secara geopolitik RI berada di antara Asia Pasifik. Dimana merupakan basis dari kepentingan Amerika beserta sekutunya-Blok Barat. Sehingga perluasan pengaruh Amerika beserta sekutunya-Blok Barat kepada RI lebih strategis, guna membendung pengaruh komunisme di Asia Pasifik.
Keberpihakan Amerika terhadap RI, mulai nampak tatkala dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Hal ini sebagaimana dikemukakan Baskara T Wardaya (2008) dalam karyanya, “Indonesia Melawan  Amerika, Konflik Perang Dingin 1953-1963” bahwa, menjelang KMB suatu perubahan sikap pemerintahan Presiden Harry S Trumman (1884-1972) terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dalam kebijakan-kebijakannya pada waktu sebelumnya pemerintahan Presiden Trumman cenderung berpihak kepada Belanda. Kini tampaknya mulai bersedia mendukung suatu penyelesaian langgeng, yang akan memuaskan rakyat Indonesia.
KMB yang dilaksanakan pada 23 Agustus-2 November 1949 akhirnya menyepakati serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada RIS, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Menindaklanjuti hasil KMB itu, pada 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet RIS.
Rupanya sejarah menghendaki lain, RIS yang dibentuk sembilan bulan sebelumnya akhirnya secara resmi lebur ke NKRI pada 17 Agustus 1950. Ditengah transformasi RIS ke NKRI itu, Soumokil menggunakan celah ini untuk memproklamirkan RMS. Atas sikap Soumokil itu, akhirnya RMS yang didirikannya ditumpas RI melalui TNI. Negara muda yang dimerdekakan Soumokil harus menerima kenyataan pahit menjadi failed state. Kehendak percaturan politik global, tatkala berkecamuknya Perang Dingin antara Amerika Serikat beserta sekutunya-Blok Barat, dan Uni Soviet beserta sekutunya-Blok Timur, tak pelak membuat RMS terhempas dalam pusaran Perang Dingin.(Pour 2008, Wikipedia 2010).

Rabu, 07 April 2010

GMNI (1954-2010) Revolusi Mengorbankan Anaknya Sendiri

Oleh ; M.J Latuconsina
           
Empat bulan pasca Indonesia di proklamirkan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, pada 3 November 1945 dikeluarkanlah Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang berisi anjuran pembentukan partai-partai politik. Merespons maklumat Wakil Presiden tersebut, para elite politik pun mendirikan partai politik. Konsekuensi dari banyaknya partai politik yang didirikan oleh para elite politik dengan beragam ideologi tersebut, turut berimplikasi terhadap munculnya politik aliran dalam sistem politik kita. 
Hadirnya partai politik, sebagai salah institusi politik yang mendasarkan gerak politiknya pada ideologi, turut diikuti pula oleh kesadaran politik dari kalangan mahasiswa akan pentingnya ideologi. Sehingga didirikannya berbagai organisasi kemahasiswaan pada tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an, juga tidak terlepas dari politik aliran, yang memiliki pengaruh dalam membangun persepsi mahasiswa secara sosiologis tentang pentingya peran ideologi dengan organisasi sebagai alat perjuangan mereka.
Tercatat sejak tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an lahir berturut-turut tujuh organisasi kemahasiswaan ekstra universiter, yakni ; Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMSOS), Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Ketujuh organisasi kemahasiswaan ini, merupakan onderbouw dari tujuh partai politik yang memiliki ideologi yang sama, dimana HMI berafiliasi dengan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), PMKRI berafiliasi dengan Partai Katolik, GMKI berafiliasi dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), GMNI berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), GEMSOS berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), CGMI berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan PMII berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU).
Terlepas dari itu, dalam kiprah GMNI di pentas pergerakan kemahasiswaan nasional, selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PNI. Awal pendirian GMNI merupakan fusi dari tiga organisasi ekstra universiter, yakni; Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) di Jakarta, Gerakan Mahasiswa Marhaenis (GMM) di Yogyakarta, dan Gerakan Mahasiswa Merdeka (GEMMA) di Surabaya. Tiga organisasi ekstra universiter ini kemudian secara bersama-sama menggelar Kongres I GMNI di Surabaya pada 23-26 Maret 1954. Dalam Kongres pertama ini terpilih S.M. Hadiprabowo sebagai ketua umum DPP GMNI.
Sebelumnya dalam perkembangan Kongres I ini, GMNI secara tegas tidak menginginkan menjadi bagian dari organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi ke PNI. Namun dalam perkembangan selanjutnya sikap independensi dari GMNI untuk tidak partisan ke PNI, ternyata tidak bisa dipertahankan. Dinamika internal GMNI membuat organisasi pergerakan kaum nasionalis muda ini, harus menyatakan sikapnya untuk berafiliasi ke PNI. Sehingga pasca Kongres II GMNI di Bandung pada Oktober tahun 1956, sikap partisan GMNI ke PNI mulai direalisasikan.
Dimana para pimpinan GMNI dalam aktivitasnya lebih banyak mengitegrasikan diri kedalam sikap politik PNI. Hubungan ini kemudian dilegalisasi ke dalam struktur formal kepartaian. PNI selanjutnya menempatkan GMNI sebagai salah satu organ seazas. Namun keputusan GMNI menjadi onderbouw PNI baru dicapai pada tahun 1959, konsekuensi dari keputusan itu, membuat GMNI harus menyesuaikan diri dengan kebijakan PNI sebagai organisasi induk, termasuk melakukan perubahan lambang dari ganesha menjadi banteng.
Di era demokrasi terpimpin baik GMNI, PNI dan Bung Karno adalah tiga elemen yang memiliki relasi, yang didasari interest politik. Pasalnya GMNI merupakan organisasi kemahasiswaan yang banyak memasok kader-kader potensial ke PNI. Begitu juga PNI dalam langkah politik strategisnya kerap membutuhkan dukungan politik dari Bung Karno. Sebaliknya dalam setiap kebijakan strategis politik Bung Karno selaku Presiden selalu membutuhkan dukungan dari PNI. Hubungan ini nampak semakin erat tatkala ide-ide revolusioner Bung Karno melawan kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme, didukung oleh GMNI dan PNI.
Sehingga dalam menyambut ide-ide Bung Karno yang revolusioner anti barat tersebut, GMNI juga turut menyamakan persepsinya sesuai dengan ide-ide Bung Karno yang revolusioner kekiri-kirian tersebut. Karena itu, pasca Konggres III GMNI di Malang pada tahun 1959, model dewan pimpinan pusat (DPP) diganti dengan Presidium. Perubahan itu untuk mengiliminasi sentralisasi kepemimpinan ke dalam satu tangan, sekaligus juga dimaknai sebagai bentuk penegasan simbolis mengayunnya ’bandul’ pergerakan politik GMNI kearah barisan kekuatan kiri progresif revolusioner.
Pada periode 1960-1965 adalah puncak kejayaan GMNI yang berada dalam pusaran kekuasaan PNI dan Bung Karno, hal ini ditandai dengan membengkaknya jumlah anggota GMNI yang mencapai 100 ribu orang, yang tersebar pada kampus-kampus di Indonesia. Tentu ini merupakan suatu jumlah yang spektakuler pada zamannya, sehingga karakter GMNI saat itu bukan saja tampil sebagai organisasi kader, tapi GMNI juga telah tampil sebagai organisasi massa, yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi demi kepentingan politik PNI dan Bung Karno.  
Diluar jumlah anggota GMNI yang mencapai 100 ribu orang itu, GMNI juga menoreh prestasi dengan menguasai forum tertingi organisasi intra universitas, yaitu Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Dimana dari 24 kursi Dewan Eksekutif MMI, GMNI sukses menempatkan 18 anggota. Selain itu, GMNI juga memegang kendali atas Perikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), badan dan forum tertinggi organisasi mahasiswa diluar universitas. Inilah suatu massa dimana GMNI memiliki peran yang dominan dalam ranah pergerakan kemahasiswaan nasional.
Puncak kejayaan GMNI tidak berlangsung lama. Seiring terjadinya peristiwa G30S/PKI (GESTAPU) di tahun 1965, Angkatan Darat (AD) dibawah Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) Mayor Jenderal Soeharto, yang sejak 3 Oktober 1965 diberikan kewenangan untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30S/PKI. Turut pula melakukan pembersihan terhadap para aktifis GMNI yang diidentifikasi berafiliasi kiri, dimana sebagian besar dari mereka tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan politik dari AD.
Peristiwa G30S/PKI di tahun 1965 turut pula berimplikasi terhadap melemahnya kekuasaan PNI dan Bung Karno. Sehingga GMNI yang selalu tersuboordinasi dibawah PNI dan Bung Karno mulai meredup dari puncak kejayaannya. Bagi para aktifis GMNI yang diidentifikasi berafiliasi kanan tidak mengalami tekanan politik oleh AD. GMNI sayap kanan ini-lah, yang kemudian melakukan konsolidasi organisasi, dengan menggelar Kongres V GMNI pada tahun 1969 di Salatiga. Dimana terpilih dalam Kongres itu Soerjadi-Budihardjono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP GMNI.
Sebelumnya dalam Kongres V GMNI menguat wacana independensi organisasi. Wacana independensi organisasi merupakan upaya GMNI untuk kembali ke ’khittah’ dan ’fitrah’-nya sebagaimana kehendak Kongres I GMNI di Surabaya. Sehingga tatkala terjadi perubahan politik, gerak roda organisasi akan tetap berjalan, tanpa hambatan krusial seperti yang dialami GMNI ketika terjadi transformasi kekuasaan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Dimana akhirnya ’revolusi mengorbankan anaknya sendiri’, yang tidak lain adalah GMNI.(Maxwell 2001, Ichwan 2006, Gaffar 2006, Tempo 2008, Suhawi 2009, Wikipedia, 2010).
Pada 23 Maret 1954 GMNI didirikan, dan pada 23 Maret 2010 usia GMNI telah mencapai 57 tahun, suatu usia matang bagi kiprah GMNI dipentas pegerakan kemahasiswaan. Pasang surut pergerakan GMNI sudah dialami sejak era Orde Lama, Orde Baru dan era Orde Reformasi. GMNI sebagai organisasi yang menghimpun kaum nasionalis muda perlu melakukan gerak roda organisasi sesuai dengan dinamika internal dan ekstrnal. Wujud GMNI selaku organisasi ekstra universiter adalah mampu menjaga independensinya, dimana tidak mudah terperangkap dalam pusaran kekuasaan, seperti yang dialami pada era rezim Orde Lama. Dirgahayu GMNI yang ke-57, semoga pengabdianmu selalu yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, merdeka..!!

Kultur, Kekuasaan, Korupsi


Oleh; M.J Latuconsina

“Tanda itu suatu kebohongan, dalam tanda ada sesuatu  yang tersembunyi
dibaliknya dan bukan merupakan tanda itu sendiri.” -Umberto Eco-

Pada sampul majalah Tempo edisi 22-23 Februari 2010 lalu, terlihat gambar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tengah berhadap-hadapan dengan Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Yudhoyono nampak menggunakan busana tradisional Jawa, terdiri dari blankon bermotif batik, baju berwarna biru dibaluti sarung bermotif batik. Sementara tangan kananya nyaris mencabut keris Jawa yang sedang terselip di sarungnya. Sedangkan tangan kirinya dalam posisi terbuka hampir menghampiri tangan kanan Ical.
Posisi tangan kanan Yudhoyono yang hampir mencabut keris Jawa yang tengah terselip di sarungnya tersebut, menunjukan simbol dari “kejantanan.” Pasalnya keris di kalangan masyarakat Jawa dilambangkan sebagai simbol dari “kejantanan.” Sementara itu, posisi Ical juga berhadap-hadapan dengan Yudhoyono. Ical nampak menggunakan busana tradisional Melayu, terdiri dari baju berwarna kuning, dan kain sarung kota-kotak berwarna coklat membalut celana panjang berwarna krem yang dia gunakan.
Dalam posisi beridiri berhadap-hadapan dengan Yudhoyono tangan kanan Ical nampak menghampiri tangan kiri Yudhoyono. Sedangkan tangan kiri Ical dalam posisi menjuntai kebawah searah dengan pinggulnya dan pahanya, yang dibaluti sarung tanpa memegang ujung sebilah keris Melayu. Dalam gambar itu, seakan-akan menampakan posisi Ical  tidak berdaya, berhadapan dengan Yudhoyono dengan tangan kanannya yang nyaris mencabut keris Jawa yang sedang terselip di sarungnya itu.
Posisi kedua elite politik dengan gambar berlatarbelakang simbol-simbol dari kultur Jawa dan kultur Melayu tersebut, merupakan hal-hal yang bersifat ikonis dari kultur Jawa maupun kultur Melayu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Alex Sobur (2006), dalam karyanya, “Analisis Teks Media, Suatu pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing”, bahwa, sesuatu yang berupa gambar, lukisan, patung, sketsa, foto merupakan hal-hal yang bersifat ikonis.
Posisi ikonis yang kontras dari kedua elite politik itu, memperlihatkan dua petinggi partai politik, yang tengah berseteru. Perseteruan Yudhoyono-Ical terjadi, menjelang kesimpulan akhir dari Pansus Century. Dimana bukan menjadi rahasia publik lagi, posisi politikus Partai Golkar di Panitia Angket sejak awal tetap komitmen terhadap proses penyedikan bailout Bank Century. Akibat sikap ngotot ini, Yudhoyono tidak tinggal diam. Dia-pun mendorong polisi dan Kementerian Keuangan untuk cepat-cepat menindak pelaku pidana pajak.
Pelaku pidana pajak yang dimaksud adalah Kelompok Usaha Bakrie milik Ical. Dimana terdapat tiga perusahaan Ical yang diduga memanipulasi pajak dan menunggak pajak, antara lain ; Kaltim Prima Coal (KPC), memanipulasi pajak senilai Rp 1,5 triyun, begitu juga Bumi Resources menunggak pajak sebesar Rp 376 milyar. Sedangkan Arutmin Indonesia menunggak pajak sebesar Rp 300 milyar. Total tunggakan pajak dari tiga perusahaan Ical itu mencapai Rp 2,1 triyun.
Diluar kasus pidana pajak yang diduga dilakukan Kelompok Usaha Bakrie tersebut, terdapat pula dua politikus Partai Golkar, yang masuk dalam bidikan aparat penegak hukum, antara lain ; Idrus Marham dan Setya Novanto. Dua politikus Partai Golkar ini dikaitkan dengan kasus impor beras dari Vietnam. Pasalnya Setya Novanto selaku Komisaris Utama P.T. Hexatama Finindo memindahkan 60.000 ton beras dari gudang pabean ke gudang non pabean. Dimana pemindahan beras impor itu diketahui mitranya, Idrus Marham. Padahal bea masuk dan pajaknya belum dibayar. Tindakan itu merugikan negara Rp 122 milyar.
Dalam kondisi hampir ditinggalkan Partai Golkar, Yudhoyono pun melakukan langkah-langkah politik. Guna menguatkan bargaining politiknya di Panitia Angket, bersama mitra-mitranya dari kalangan istana melakukan loby politik ke PDIP dan Partai Gerindra. Loby politik ini dengan sejumlah konpensasi, berupa tawaran lima duta besar dilima negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Presiden Soekarno, antara lain ; India, Mesir, Cina, Korea Utara, dan Brasil. Sementara untuk Partai Gerindra terdapat deal politik agar Ketua Dewan Pembina partai ini, Prabowo Subianto masuk kabinet.
Loby politik yang dilakukan tersebut untuk menggalang dukungan politik. Sehingga bisa mengurangi tekanan politik terhadap fraksi Partai Demokrat di DPR, terkait penyedikan bailout Bank Century, yang dikhwatirkan dapat berdampak terhadap upaya pemakzulan Yuhoyono dan Boediono. Karena itu, jika loby politik itu sukses, tentu fraksi Partai Demokrat yang merasa terjepit dengan penyedikan bailout Bank Century oleh fraksi-fraksi lainya, bisa keluar dari kebuntuan politik yang tengah terjadi. 
Sayangnya, upaya politik itu ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Pasalnya, opsi Yudhoyono dan kalangan istana untuk menggalang dukungan politik dari PDIP dan Partai Gerindra, dengan memberikan sejumlah konpensasi politik, ternyata gagal. Sebab fraksi PDIP dalam kesimpulan akhir hak angket Bank Century di DPR tegas menyebutkan telah terjadi pelanggaran hukum dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century. Sementara fraksi Partai Gerindra dalam kesimpulan akhir hak angket Bank Century di DPR juga mengatakan telah terjadi pelanggaran hukum dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century.
Terlepas dari kemelut politik itu, jika kita menelisik posisi Yudhoyono dalam konflik politiknya dengan Ical dalam perspektif budaya politik Jawa. Tentu ungkapan populer Jawa “iki dhadaku endi dhadamu”  (“saya akan melawan anda secara jantan”) tengah dipraktekan Yudhoyono, untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Sehingga Yudhoyono-pun berupaya menggunakan power state guna melumpuhkan perlawanan politik Ical. Perlawanan politik itu, dengan mendorong polisi dan Kementerian Keuangan untuk menindak pelaku pidana pajak, yang diduga melibatkan para elite politik dari Partai Golkar.
Sebagai orang Jawa, tentu nilai-nilai budaya politik Jawa, yang dominan dalam pentas politik nasional, akan turut mempengaruhi sikap politik Yudhoyono, dalam melakukan interaksi politik bersama dengan elite politik dikancah politik nasional. Tidak mengherankan posisi fraksi Partai Golkar di Panitia Angket, yang sejak awal ngotot terhadap proses penyedikan bailout Bank Century, tidak memperoleh simpati Yudhoyono. Sikap Yudhoyono itu menununjukan bahwa, dia tidak menginginkan kepemimpinannya disaingi Ical maupun kekuatan-kekuatan politik lain, yang selama ini oposan terhadap pemerintahannya. 
Tentang fenomena budaya politik Jawa tersebut, Benedict Anderson (1972) yang populer melalui karyanya monumentalnya, “The Idea of Power in Javanese Culture”, sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Afan Gaffar (2006) menyebutkan bahwa, konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa berbeda sekali dengan apa yang dipahami masyarakat Barat. Karena, bagi masyarakat Jawa, kekuasaan itu pada dasarnya bersifat konkret, besarnya konstan, sumbernya homogen, dan tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi.
Karena kekuasaan itu berasal dari sumber yang satu, maka sifatnya konstan. Dan selama sumber kekuasaan itu tetap memberikan kekuasaan, maka kekuasaan seorang penguasa akan tetap legitimate dan tidak perlu dipersoalkan. Hal ini berbeda dengan masyarakat Barat, dimana kekuasaan itu bersifat abstrak dan berasal dari berbagai macam sumber, seperti uang, harta kekayaan, fisik, kedudukan, asal-usul, dan lain sebagainya.
Nilai-nilai budaya politik Jawa yang dominan dalam pentas politik nasional, dimana turut mempengaruhi sikap politik Yudhoyono, dalam melakukan interaksi politik bersama dengan elite politik dipanggung politik nasional tersebut, nampaknya tidak digunakan Yudhoyono secara berlebihan, seperti yang dipraktekan Soeharto dulu. Di era Soeharto, dia membendung lawan-lawan politiknya melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Nampaknya model pemerintahan Soeharto dulu lebih mengedepankan jargon Jawa, “rawe-rawe rantas malang-malang putung.” (“semua penghalang akan disingkirkan dengan cara kekerasan”). 

Gus “Socrates” Dur

Oleh : M.J Latuconsina

“Socrates pulang ke alam baka, tetapi namanya hidup untuk selama-lamanya. Begitu pula Gus Dur pulang ke alam baka, tetapi namanya hidup untuk selama-lamanya.”

Gus “Socrates” Dur merupakan penggalan kalimat yang diadopsi dari artikel Yudhistira ANM Massardi (2006), dengan tema ; “Demokrasi, Islam, Indonesia: Dari Socrates Sampai Gus Dur.” Dalam tulisannya itu, dia memaparkan bahwa dialektika antara demokrasi, Islam dan Indonesia berlangsung “fine, fine saja dan cool”, meskipun sempat diklaim telah memakan “korban” pula, yakni Gus “Socrates” Dur. Tentu terdapat relevansi antara demokrasi, Socrates dan Gus Dur. Sehingga Yudhistira ANM Massardi kemudian mencantumkan nama Socrates pada posisi tengah diantara awal dan akhir nama Gus Dur dalam artikelnya itu.
Menurutnya ditahap awal demokrasi dikritik sendiri oleh “bapak” sekaligus “korban”-nya yang pertama, Socrates : “demokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan yang menggairahkan, penuh dengan variasi dan kekacauan,...dan hasratnya yang tak bisa dikenyangkan bisa membawa kepada kehancuran.” Fenomena serupa dialami Gus Dur, dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kolapsnya rezim Suharto. Dimana sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 tidak berjalan dalam suasana yang kondusif. Pasalnya terjadi kisruh politik dalam waktu kurang dari dua tahun.
Gus Dur yang awalnya dipilih secara demokratis pada sidang umum MPR 1999 akhirnya dijatuhkan di tahun 2001. Dia diimpecment dengan tuduhan yang sangat memalukan dan kontroversial. Proses impecment itu sendiri sebagian besar justru didukung oleh koalisi poros tengah, yang terhimpun dalam partai politik Islam dan partai politik nasionalis berbasis massa Islam, yang pada awalnya mendorong dia menjadi presiden RI ke-4. Cekcok politik itu, menandai suatu episode politik dari dialektika antara demokrasi, Islam dan Indonesia, yang telah memakan “korban”, yakni Gus “Socrates” Dur. 
Peristiwa politik dramatis itu telah berlalu delapan tahun lampau, para sejarawan politik telah mencatatnya dalam lembaran sejarah sebagai babak politik dari transisi Indonesia menuju demokrasi. Figur negarawan yang dijatuhkan tersebut pada 30 Desember 2009 lalu, telah berpulang memenuhi panggilan sang pencipta, setelah puluhan tahun dia menghadiri panggilan rakyat guna mengabdikan dirinya untuk kemajuan demokrasi di tanah air. Segenap rakyat kehilangan sosok demokratis, humanis, humoris dan pluralis itu. 
Gus Dur lahir pada 7 September 1940, dia merupakan putra dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Nama sejak lahir bukan Abdurrahman Wahid melainkan Abdurrahman ad-Dakhil. Menurut Greg Barton (2006) dalam biografi Gus Dur ; Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid mengatakan, Ad-Dakhil diambil dari nama salah seorang pahlawan dari dinasti Umayyah, secara harafiah berarti “Sang Penakluk”. Zaman dulu Ad-Dakhil berhasil membawa Islam ke Spanyol dan mendirikan peradaban yang berlangsung di sana selama berabad-abad.
Nama itu rupanya selaras dengan karakternya. Dimana, dalam kiprah Gus Dur di pentas politik nasional, menunjukan dia seorang profil yang ”Ad-Dakhil” terhadap institusi-institusi negara, yang cenderung monopolistik, oligarkhis dan otoriter. Ketika menjadi presiden RI ke-4, dia sukses mengembalikan fungsi militer sebagai institusi pertahanan, dan meniadakan fungsi politik militer. Begitu-pula Departemen Penerangan yang berfungsi sebagai corong propaganda pemerintah di era Orde Baru turut dia bubarkan. Jauh sebelum itu, Gus Dur adalah tokoh intelektual, yang paling menganggu pemerintahan Suharto yang dikenal monopolistik, oligarkhis dan otoriter pula.
Bahkan tatkala Gus Dur memimpin NU di era 1980-an, suatu masa yang masih menampakan hegemoni dari Suharto terhadap elemen-elemen yang pro demokrasi, Gus Dur justru menghadang hegemoni Suharto itu, dengan berusaha memanfaatkan kemampuan intelektual, dan keorganisasian aktivis kota untuk mentransformasikan basis massa pedesaan yang miskin pada era itu. Hasil upaya berani ini telah berbaur. Disatu sisi Gus Dur berhasil mengembalikan PBNU menjadi pusat kritik demokratis terhadap pemerintah dan umat Islam itu sendiri. Sama pentingnya, meskipun pada tahun-tahun terakhirnya Suharto sengaja memanipulasi sentimen Muslim konservatif terhadap warga Tionghoa.
Namun Gus Dur tidak tinggal diam dengan provokasi Suharto itu, dia kembali berupaya meyakinkan minoritas keagamaan dan etnis itu bahwa, mereka merupakan anggota masyarakat Indonesia yang bernilai. Sesuatu yang konsisten dengan sikap dan tindakannya dikemudian hari tatkala dia menjadi presiden RI ke-4. Dimana Gus Dur mencetuskan konsep bangsa Indonesia yang baru yakni ; bangsa yang terdiri dari tiga ras, salah satunya ialah ras Cina. Begitu juga ketika Presiden Suharto menerapkan kebijakan baru dengan pembentukan ICMI di tahun 1990.
Dengan maksud mendapat dukungan penuh dari Islam modernis, untuk mempertahankan pemerintahannya yang sudah mulai kehilangan dukungan dari sebagian ABRI. Gus Dur justru memberikan peringatan bahwa, politik Suharto membawa Indonesia ke sektarianisme yang memecah-mecah antar kelompok. Gus Dur malah menuduh Suharto menciptakan suatu situasi ala Al-jazair. Atas sikap dan tindakannya itu, tidak salah jika dia dijuluki sosok yang pluralis, yang selalu mendambangkan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dibalik profil Gus Dur yang pro demokrasi dan pro pluralisme tersebut terdapat juga sisi paradoks yang dimiliknya. Dimana Gus Dur yang dikenal sebagai seorang ulama Jawa tradisional, atau seorang cendikiwan Islam, Gus Dur kadang memperlihatkan sisi dirinya yang berpandangan sempit. Akan tetapi, Gus Dur juga fasih dalam menggunakan empat bahasa asing, dan dapat membaca dalam tiga bahasa asing lainnya. Gus Dur juga mempunyai pemahaman yang luas mengenai kebudayaan yang berhubungan dengan bahasa-bahasa asing itu.
Di sisi lain Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat dipandang enteng, tetapi juga sangat dihormati, dan sekaligus seorang tokoh yang sangat populer. Bahkan dia juga telah menerima label baru sebagai seorang tokoh dengan “kesehatan yang rapuh dan setengah buta”. Akan tetapi daya tahan yang diperlihatkannya ketika melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh, dan meletihkan serta mengadakan pertemuan-pertemuan yang sama meletihkannya, menunjukan bahwa dia mempunyai ketahanan tubuh seperti seekor banteng. Tenaga penuh gejolak yang sama ini pula yang telah dia perlihatkan sepanjang hidupnya.
Dibalik ketahanan tubuh Gus Dur bak seekor banteng itu, tentu tak selamanya akan kekal dan abadi. Pasalnya akan rapuh oleh pergerakan zaman, karena itu kepada dia sang pencipta seseorang akan kembali. Kini Gus Dur “sang bulldozer demokrasi” itu telah kembali keharibaannya. Hanya amal ibadahnya yang akan diterima sang pencipta, serta karya baktinya dalam menyiapkan building demokrasi bagi nation state Indonesia akan diteruskan oleh para pimpinan bangsa. (Feillard 1999, Hefner 2000, Azra 2002, Tempo 2005, Barton 2006). 
Jika building demokrasi yang disiapkan Gus Dur itu belum terkonstruksi secara baik, tentu kita perlu bersabar dalam upaya memperkokohnya. Kesabaran itu, seperti yang dikatakan Socrates sebelum dia menemui ajalnya sebagaimana yang digambarkan oleh Plato di dalam Phaidon  bahwa, ”engkau semuanya hendaklah sabar, dan ingatlah bahwa hanya badanku yang engkau tanam.” Socrates pulang ke alam baka, tetapi namanya hidup untuk selama-lamanya. Begitu pula Gus Dur pulang ke alam baka, tetapi namanya hidup untuk selama-lamanya. Selamat jalan Gus Dur.  

Rabu, 05 Agustus 2009

Kekuasaan

Oleh; M.J Latuconsina
Kekuasaan adalah suatu kata yang selalu akrab di indra dengar kita. Hampir tidak henti-hentinya mengundang kita untuk membicarakannya. Apalagi, hakekat kita selaku ”zoon politicon”, akan membuat kita selalu tertarik guna membicarakannya. Bahkan, dalam struktur sosial, kita akan kerap bersentuhan dengan yang namanya kekuasaan. Sehingga dari struktur sosial yang besar, sampai dengan struktur sosial yang kecil, kita akan seringkali berinterkasi langsung dengan kekuasaan.  
Interaksi tersebut, nampak dari pilpres yang melibatkan struktur sosial besar, pilkada yang melibatkan struktur sosial sedang, dan pilkades yang melibatkan struktur sosial kecil. Berbagai election (pemilihan) baik dalam skala nasional, dan skala lokal tersebut, hasilnya seringkali melahirkan pro-kontra. Hal ini terjadi jika, dalam pertarungan merebut dan mempertahankan kekuasaan oleh para elite, dilakukan dengan cara-cara yang tidak free and fair. Efek negatif, dari cara-cara ini akan melahirkan ketidakpuasan, dari para elite yang kalah.
Bagi para elite yang kalah dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, sikap kontra akan ditunjukan dengan melakukan perlawanan politik guna memperotes cara-cara, yang tidak free and fair oleh rival politiknya. Sementara bagi elite yang menang dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, akan menilai sikap perlawanan politik tersebut, merupakan bagian dari ketidakpuasan rival politiknya, dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga berupaya melakukan perlawanan politik, guna mengoreksi election yang telah digelar. 
Upaya yang dilakukan para elite yang kalah tersebut, tentu merupakan sesuatu yang wajar, dalam rangka menegakkan election yang sesuai dengan regulasi, norma, dan etika. Sehingga dapat berimplikasi positif terhadap transfer kekuasaan secara damai dan beradab. Dengan cara-cara seperti ini, tentu akan melahirkan pimpinan, yang memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat. Bukan sebaliknya menjadi pimpinan, yang memenangi election dengan cara-cara yang tidak free and fair. 
Cara-cara seperti ini, tentu akan melahirkan pimpinan yang otoriter, yang berlawanan dengan spirit demokrasi. Fenomena ini oleh Haryanto (2005), mengutif pemikiran Charles F. Andrain dalam bukunya, ”Kekuasaan Elite” dinyatakan sebagai aspek dari kekuasaan negatif. Dimana, dalam kekuasaan negatif menunjukan adanya penerapan sumber daya kekuasaan sedemikian rupa, sehingga dapat mencegah fihak lain mencapai tujuannya, yang dianggap tidak perlu, dan dipandang merugikan bagi fihak yang memegang kekuasaan.
 Karena itu, proses perlawanan politik yang dilakukan elite, yang kalah dalam election, harus dimaknai sebagai bagian dari upaya merekonstruksi kembali election yang lebih free and fair, dan bukan sebaliknya upaya perlawanan politik tersebut, dinilai syarat dengan vested interest. Stigma vested interest, tentu merupakan stigma yang subyektif belaka, yang sengaja diberikan para elite yang tengah memerintah di pemerintahan, kepada elite yang tidak memerintah di pemerintahan.
Target dari stigma tersebut, tentu memiliki tujuan rill guna mempengaruhi rakyat, untuk tidak mempercayai upaya-upaya perlawanan politik, yang tengah dilakukan oleh elite yang tidak memerintah di pemerintahan. Padahal perlawanan politik tersebut, bukan merupakan bagian dari cara-cara sesat untuk memperoleh kekuasaan. Namun semata-mata untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, guna memahami election yang lebih free and fair, yang seharusnya dilaksanakan dalam suasana jujur, adil (jurdil) dan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).
Seberapah jauh cara-cara ini dapat mempengaruhi rakyat untuk tidak mempercayai upaya-upaya perlawanan politik, yang tengah dilakukan oleh elite yang tidak memerintah di pemerintahan? Tentu semuanya terpulang kepada rakyat, untuk menilai benar atau tidaknya upaya ini. Jika rakyat menilai perlawanan politik itu, syarat dengan vested interest, tentu mereka akan antipati dengan cara-cara ini. Namun sebaliknya jika upaya itu, dilakukan dalam rangka menegakkan election yang free and fair, tentu mereka akan apresiatif sekaligus simpati untuk mendukung upaya perlawanan politik tersebut. 
Fungsi election sebagai salah satu wahana trasfer kekuasaan secara damai dan beradab, akan senantiasa melibatkan elite, untuk bersaing dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Karena itu sebagaimana di kemukakan Alfan Alfian (2009) dalam bukunya, ”Menjadi Pimpinan Politik”, bahwa eksistensi elite politik selalu terkait dengan persaingan kepentingan untuk ”merebut” dan ”mempertahankan” kekuasaan. Sayangnya hanya sedikit dari kebanyakan elite, yang berupaya dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui election, dilakukan dengan cara-cara yang damai dan berdab.
Karena itu, mestinya para elite memaknai fungsi election sebagai mekanisme transfer kekuasaan secara damai dan beradab. Dari pengalaman negara-negara, yang melakukan transfer kekuasaan melalui election dengan cara-cara, yang tidak free and fair, antara lain ; Zimbabwe dan Iran. Di Zimbabwe elite penguasa, Robert Gabriel Mugabe dari Partai Uni Nasional Afrika Zimbabwe Patriotik (ZANU), melakukan kecurangan dalam election tahun 2002, sehingga sukses menjungkalkan rivalnya, Morgan Tsavangirai dari Partai Gerakkan Untuk Usaha Perubahan Demokrasi (MDC) guna melangkah mulus menjadi presiden.
Sedangkan di Iran elite penguasa, Mahmud Ahmadinejad dari kubu konsevatif, melakukan kecurangan dalam election tahun 2009, sehingga mampu menghentikan langkah lawannya Mir-Hussein Mousavi dari kubu reformis, untuk melangkah mulus menjadi presiden di negara para mullah tersebut. Transfer kekuasaan melalui election yang dilakukan dikedua negara ini dengan cara-cara, yang tidak free and fair, berdampak pada perlawanan elite yang kalah dalam election. Sehingga berdampak pada huru-hara politik, yang menganggu stabilitas politik kedua negara tersebut.  
Di negara kita, kekuatiran akan terjadinya huru-hara politik, akibat pelaksanaan election 2009, yang dilakukan secara tidak free and fair, tidak terbukti. Hal ini dikarenakan para elite, yang bertarung dalam election untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, menahan diri, untuk tidak melakukan tindakan huru-hara, yang berakibat pada terganggungnya stabilitas politik. Meski-pun tidak terdapat tindakan huru-hara, akibat ketidak-puasan hasil election 2009 oleh para elite, bukan berarti pelaksanaan election 2009 ini berkualitas.
Banyak kalangan pemerhati politik di Indonesia, justru menilai pelaksanaan election 2009, tidak berkualitas. Pasalnya terjadi kecurangan disana-sini oleh para ”elite yang tengah berkuasa”. Mulai dari daftar pemilih tetap yang amburadur, sosialisasi KPU yang berpihak, surat suara yang diketemukan telah dicontreng, pengurangan tempat pengumutan suara, dan penggelembungan suara. Berbagai pelanggaran dalam election 2009 ini, hanya menguntungkan ”elit yang tengah berkuasa”.  
Padahal election 2009, merupakan election ketiga di era reformasi, dalam pelaksanaannya seharusnya lebih berkualitas dari pelaksanaan election 1999, dan election 2004. Melihat realitas politik tersebut, tentu transfer kekuasaan, yang dilakukan pada election 2009 ini, tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang free and fair, dalam suasana jurdil dan luber. Fenomena ini sekaligus menandai, terjadi ”kemunduran” dalam proses transisi demokrasi di negara kita, yang dirintis kaum reformis seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru di tahun 1998 lalu.